Sekda se-Provinsi Bali Tandatangani Komitmen Bersama Pemerintah Daerah

Guna melakukan penguatan komitmen dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik se-Provinsi Bali, Ombudsman Republik Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Pemerintah Provinsi Bali menyelenggarakan workhsop serta penandatanganan komitmen penguatan pengelolaan pengaduan pelayanan publik bersama Sekda se-Provinsi Bali, pada Selasa (30/7) di Hotel Inna Heritage Denpasar.

Acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua Ombudsman RI, Lely Pelitasari Soebekty, Kepala Ombudsman Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab, Gubernur Bali, Wayan Koster, Sekda Kota Denpasar, A.A.Ngr. Rai Iswara, seluruh Sekda se-Bali, serta OPD terkait. 

Kepala Ombudsman Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab menyatakan terima kasihnya atas kehadiran seluruh jajaran karena ini adalah bentuk sinergitas khususnya dalam pelayanan publik yang terintegrasi. Sementara itu, menurutnya zona kepatuhan pemerintah di wilayah terhadap standar pelayanan publik, sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Tahun 2018, Kota Denpasar sudah sangat baik karena berada pada zona hijau.

“Terima kasih atas kerja keras semua pimpinan daerah, sekda dan jajaran atas kerja keras dan ketaatannya,” ungkapnya.

Menurutnya, pertemuan ini sahgat penting agar Pemda dan Pemkot lebih responsif terhadap pengaduan. Agar kedepannya, sistem pengaduan publik menjadi terintegritas, sehingga lebih bersih, terkontrol, dan bisa diawasi.  “Jangan sampai alergi dengan kontrol publik, karena ini adalah bentuk transparansi dan kepercayaan publik,” lanjutnya.

Sementara itu, Sekda Kota Denpasar, A.A.Ngr. Rai Iswara menyambut baik dan berkomitmen dalam penguatan pelayanan publik. “Di Kota Denpasar memang kami memang sudah mempunyai Mal Pelayanan Publik, dengan semangat melayani Sewaka Dharma,” ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikan Rai Iswara, tentu sinergitas ini akan semakin baik dengan jangkauan pelayanan yang saling bersinergi. (Dev)

Sumber; denpasarkota.go.id