Rapat Pembinaan Dan Pendampingan Hukum Kepada Bendesa Adat Dan Ketua LPD Se-Badung

Bupati Giri Prasta Ajak Desa Adat dan LPD Patuh Pada Regulasi HukumGuna menjaga eksistensi keberadaan Desa Adat sekaligus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat adat, Pemerintah Kabupaten Badung bersinergi dengan jajaran Forkopimda dan majelis Desa Adat Kabupaten Badung menggelar Rapat Pembinaan dan Pendampingan Hukum kepada Bendesa Adat dan Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) se-Kabupaten Badung, Selasa (4/10) bertempat di Ruang Kertha Gosana Puspem Badung.

Acara dibuka secara langsung oleh Bupati Badung Nyoman Giri Prasta dan menghadirkan dua narasumber, masing-masing dari perwakilan Kejari Badung dengan topik Kedudukan Hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Sistem Lembaga Keuangan Mikro, UU No. 1/2013 serta dari perwakilan Polres Badung dengan topik Pengelolaan Keuangan Desa Adat yang bersumber dari Dudukan/Kontribusi dan Dana Alokasi Desa dari Prov. Bali, Pergub Bali No. 34/2019. Turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Badung yang diwakili oleh Ketua Komisi IV DPRD Badung Made Suwardana, Perwakilan Dandim 1611 Badung, Prajuru MDA Kabupaten Badung, Kepala LP LPD Kab. Badung, Ketua BKS LPD Kab. Badung, Prajuru MDA Kecamatan se-Kab. Badung, Para Bendesa Adat Se-Kabupaten Badung dan Ketua LPD se-Kab. Badung.

Sumber : badungkab.go.id