Terkini
Wakil Bupati Bangli Menghadiri Forum Konsolidasi Nasional Penghapusan Kemiskinan
Forum Konsolidasi Nasional Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2023-2024 dilaksanakan melalui Daring dimana Kabupaten Bangli dihadiri Oleh Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar didampingi oleh Kepala Bappeda Litbang, Kadis PMD PPKB, Disdukcapil, Dinas PUPR Perkim, serta Dinas Sosial Kabupaten Bangli yang bertempat di Ruang Rapat Rumah Jabatan Wakil Bupati Bangli, Senin (24/7/23).
Presiden RI telah menetapkan target penurunan kemiskinan ekstrem menjadi 0% pada tahun 2024, enam tahun lebih cepat dari target Sustainable Development Goals (SDGs). Melalui Inpres 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, diinstruksikan kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) melalui tiga strategi yaitu strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, strategi peningkatan pendapatan masyarakat dan strategi penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan secara terpadu, sinergi, dan menjamin ketepatan sasaran. Melalui Inpres 4/2022, baik Gubernur dan Bupati/Walikota, ditugaskan untuk mengoordinasikan dan memimpin secara langsung upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayahnya masing-masing dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Presiden melalui Menko PMK setiap tiga bulan. Sementara itu, untuk hasil penghitungan BPS untuk kondisi Kab/kota pada Maret 2022: daerah yang mencapai angka kemiskinan ekstrem sekitar 0% (< 1%) adalah 150 kab/kota. Terdapat 220 kab/kota dengan angka kemiskinan ekstrem rentang 1%-3%, 81 kab/kota dengan angka kemiskinan ekstrem rentang 3%-5%, dan 63 kab/kota dengan angka kemiskinan ekstrem rentang >5%.
Forum Konsolidasi kali ini bertujuan untuk Penguatan keterpaduan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta pemangku kepentingan lainnya, Sosialisasi hasil pemutakhiran Data P3KE 2023 dan pemanfaatannya serta Sosialisasi Web laporan Pemerintah Daerah untuk memonitor pelaksanaan upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Mengingat rentang waktu yang untuk mencapai target 0% pada tahun 2024 tersisa hanya satu tahun terakhir, maka diperlukan penguatan keterpaduan upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang diberikan tugas dalam Inpres 4/2022, serta pemangku kepentingan lainnya untuk terus bersinergi dan bergerak cepat agar apa yg ditargetkan bisa tercapai dengan baik.
Forum Konsolidasi kali ini bertujuan untuk Penguatan keterpaduan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta pemangku kepentingan lainnya, Sosialisasi hasil pemutakhiran Data P3KE 2023 dan pemanfaatannya serta Sosialisasi Web laporan Pemerintah Daerah untuk memonitor pelaksanaan upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Mengingat rentang waktu yang untuk mencapai target 0% pada tahun 2024 tersisa hanya satu tahun terakhir, maka diperlukan penguatan keterpaduan upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang diberikan tugas dalam Inpres 4/2022, serta pemangku kepentingan lainnya untuk terus bersinergi dan bergerak cepat agar apa yg ditargetkan bisa tercapai dengan baik.
