Rapat Paripurna DPRD Badung: Bupati Adi Arnawa Paparkan RAPBD Badung 2027

BADUNG – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan penjelasan atas Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 dan tiga Raperda lainnya dalam Rapat Paripurna DPRD Badung, Kamis (29/10/2026). Rapat Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 itu digelar di Ruang Sidang Utama Gosana, DPRD Badung.

Rapat dipimpin Ketua DPRD I Gusti Anom Gumanti dan dihadiri Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta, anggota DPRD, Forkopimda, Sekda dan pimpinan OPD, instansi vertikal, direksi perusahaan daerah, serta tenaga ahli DPRD.

Pendapatan Rp11,63 Triliun, Belanja Rp13,38 Triliun

Pendapatan daerah dirancang Rp11,63 triliun. PAD menyumbang Rp10,90 triliun, sisanya Rp729,99 miliar dari pendapatan transfer. Belanja daerah dirancang Rp13,38 triliun, terdiri dari belanja operasi Rp7,01 triliun, belanja modal Rp4,31 triliun, belanja tidak terduga Rp145,42 miliar, dan belanja transfer Rp1,91 triliun.
PAD menopang 81,51 persen belanja daerah. Anggaran pendidikan dialokasikan 20,05 persen dan infrastruktur 54,14 persen dari total belanja. Program penyelenggaraan jalan saja dianggarkan Rp2,83 triliun.
Pemkab juga menganggarkan pembangunan breakwater secara multi-tahun (2027–2029) sebesar Rp1,0026 triliun. Selain itu, disiapkan uang hari raya keagamaan bagi kepala keluarga berpenghasilan di bawah Rp5 juta untuk menjaga daya beli.

Utang Baru Rp1,673 Triliun Diminta Tak Ditampung

Pada sisi pembiayaan, rancangan memuat penerimaan utang daerah Rp2,08 triliun. Sebesar Rp406,23 miliar adalah pembiayaan awal untuk konstruksi jalan di Kuta Selatan, dengan kewajiban sampai akhir 2029. Sisanya, utang baru Rp1,673 triliun, semula untuk pengadaan tanah di Kuta Utara dan Mengwi.

Bupati meminta DPRD tidak menampung utang baru itu saat pengambilan keputusan atas RAPBD 2027. Alasannya, persiapan teknis dan administrasi belum matang, dan banyak rumah warga yang tidak mungkin direlokasi. Pembangunan jalan akan dialihkan ke konsep tunnel dengan penganggaran pada tahun berikutnya. Anggaran persiapan teknis dan administrasinya sudah masuk RAPBD 2027.
Ketua DPRD Gusti Anom Gumanti menilai penundaan itu memang perlu kehati-hatian. Menurutnya, ada kendala teknis dan perhitungan bunga pinjaman yang harus dikaji cermat, sehingga rencana pinjaman belum bisa dieksekusi pada periode ini dan dijadwalkan ulang tahun berikutnya. “Kami harapkan OPD terkait dapat menghitung hal ini dengan lebih cermat untuk tahun-tahun anggaran berikutnya,” ujarnya.

Tiga Raperda Lain

Pemkab mengusulkan tambahan penyertaan modal Rp150 miliar kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama, bertahap 2027–2029. Dengan itu, akumulasi modal daerah menjadi Rp484,13 miliar dari posisi saat ini Rp334,13 miliar. Pada APBD 2027, penyertaan modal untuk PDAM dialokasikan Rp37 miliar.

Untuk PT Jamkrida Bali Mandara, Pemkab mengusulkan tambahan Rp150 miliar guna memperkuat akses pembiayaan UMKM. Saham Pemkab yang kini Rp5 miliar (2,14 persen) akan menjadi Rp155 miliar, dengan kepemilikan 40,40 persen. Pada APBD 2027, penyertaan modal untuk Jamkrida dialokasikan Rp10 miliar.

Raperda ketiga mencabut Perda No. 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan beserta perubahannya (Perda No. 9 Tahun 2016). Bupati menyebut materinya tumpang tindih dengan UU No. 24 Tahun 2013, PP No. 40 Tahun 2019, dan Perpres No. 96 Tahun 2018. Anom Gumanti, politisi senior PDI Perjuangan asal Kuta, menegaskan pencabutan bertujuan mencegah konflik norma. Ketentuan pelaksanaan di daerah selanjutnya diatur lewat peraturan bupati. Pemkab memastikan pelayanan adminduk tidak terganggu.

Fokus Infrastruktur dan Optimisme PAD

Usai rapat, Adi Arnawa menyatakan optimis infrastruktur akan menjadi gerbang perekonomian Badung. “Saya sangat optimis sekali pendapatan PAD Badung akan semakin tahun akan semakin meningkat,” ujarnya.

Anom Gumanti menyebut pembahasan Raperda APBD 2027 sudah lengkap sebagaimana dijelaskan Bupati, dengan fokus utama infrastruktur dan penyelesaian masalah infrastruktur. “Pemerintah tentu memberikan dukungan penuh agar sektor pariwisata di Kabupaten Badung tetap dalam kondisi yang kondusif,” katanya.
Pemkab berharap seluruh Raperda dapat dibahas mendalam dan disetujui pada masa persidangan ini.